JAKARTA, iNews.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bebas memasukkan siapa saja dalam kepengurusannya, termasuk Sunny Tanu Widjaja. Namun, masyarakat berhak memberikan penilaian atas partai tersebut.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, persoalan korupsi sedang meramaikan bangsa ini. Maka itu wajar jika masyarakat tidak toleransi terhadap para elite politik yang diduga terlibat persoalan korupsi.
"Masyarakat juga punya hak untuk memilih dalam konteks hak konstitusional demokrasi," ujar Siti dalam perbincangannya dengan iNews.id melalui telepon, Rabu, 28 Februari 2018.
Menurutnya, situasi ini harus menjadi perhatian semua partai politik termasuk PSI sebagai pendatang baru dalam pemilu. PSI harus cermat dalam menempatkan orang-orangnya di kepengurusan.
"Apalagi partai baru jangan menggali lubangnya sendiri dengan menempatkan orang yang tidak kredibel di posisi strategis," ucapnya.