Menurutnya, rekonsiliasi nasional dapat dirajut oleh kedua kubu ketika proses pemerintahan sedang berajalan. Misalnya, kubu Prabowo-Sandi tidak perlu harus masuk di dalam koalisi untuk mendukung propgram pemerintah yang dinilai mereka sejalan dengan kepentingan rakyat dan bangsa. Mereka juga memiliki energi untuk mengkritik pelaksanaan pemerintah bila keluar dari program kampanye politik pemenenang pilpres.
“Kalau seandainya program pemerintah itu layak didukung, ya mereka harus mendukung tanpa harus masuk dalam kekuasaan pemerintahan. Toh selama ini, kalau mereka bicara didepan TV mereka berantem, di belakang mereka cipika-cipiki, peluk-pelukan sayang-sayangan, apa lagi kalau politisi cewek dan cowok terlihat banget itu mesranya,” jelas Lely Napitulu.
Dia mengingatkan, sampai saat ini proses rekonsiliasi yang digulirkan terkesan semu dan diragukan ketulusannya terutama dari pihak yang kalah. Kubu Prabowo-Sandi dinilai belum menerima hasil pilpres.
Diksi, pemilu curang, kata dia masih terdengar dalam wacana publik digulilrkan oleh kubu Prabowo-Sandi. Padahal, rekonsiliasi nasional dapat dibangun oleh semua pihak apabila kedua kubu sudah menyatakan proses pilpres selesai. Kalau masih ada pihak yang masih mempersoalkan hasil pilpres maka proses rekonsialsi tidak akan mungkin dapat dirajut.
“Rekonsiliasi yang akan terjadi ini nampaknya semu, selama elit tidak menggagas kosa kata politik yang menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul soal pilpres itu sudah selesai," katanya.
Dia menambahkan, publik menyaksikan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat sudah dipastikan keluar dari dukungan terhadap koalisi Prabowo-Sandi. Meskipun menurutnya, panggung politik depan itu merupakan wilayah politik di mana perilaku politik tidak layak dan tidak boleh muncul di panggdung depan.
“Dia harus steril dari penonton di panggung depan. Sekarang justru terbalik, kelakuan di panggung belakang dimunculkan di panggung depan, kelakuan dipanggung depan di simpan di panggung belakang,” ucapnya.