Pengamat Sebut Lonjakan Suara PSI Tak Wajar: KPU Harus Bisa Jelaskan ke Publik

Irfan Ma'ruf
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut lonjakan suara PSI tidak wajar. Dia menegaskan KPU harus bisa menjelaskan ke publik. (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan pelonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu terakhir tidak masuk akal menggunakan rumus matematika pemilu. Dia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan terkait fenomena itu.

"Kalau menggunakan matematika pemilu agak tidak normal. Agak sulit sebenarnya mendapatkan mayoritas di satu TPS dan TPS-TPS tertentu lainnya," kata Adi Prayitno dalam iNews Today, Minggu (3/3/2024).

"Harusnya KPU mampu menjelaskan apa yang membuat angka PSI naik secara signifikan. Hal ini terjadi ketika beberapa waktu lalu paslon pilpres tertentu suaranya hilang dan itu merasa dirugikan, sebut saja pasangan AMIN. Dulu suaranya melonjak kok hilang sampai 3 juta. Padahal waktu itu menggelar konferensi pers apa yang terjadi pada sirekap. Ada salah input, ada salah data-data," jelasnya.

Dia mengatakan, KPU harus menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan. Penjelasan diperlukan agar tidak memunculkan kecurigaan publik atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira untuk PSI ini KPU bisa menyampaikan kepada publik. Apa yang membuat suara PSI dalam hitungan hari melesat tinggi dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Sehingga tidak ada tudingan-tundingan lain," katanya. 

Diketahui, berdasarkan data real count KPU yang dipublikasikan di Sirekap, PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen pada Senin (26/2/2024) pukul 06.00 WIB. Data itu diolah dari rekapitulasi suara di 530.776 TPS.

Suara itu terus melonjak hingga Minggu (3/3/2024) pukul 11.00 WIB. Dari hasil real count terhadap 541.655 atau 65,8 persen TPS, PSI mendulang 2.403.086 suara atau 3,13 persen.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Nasional
6 hari lalu

Buntut Kasus Jet Pribadi, Anggaran KPU bakal Dipelototi Komisi II DPR

Nasional
15 hari lalu

Datangi KPU, Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir Saat Nyapres 2014

Nasional
16 hari lalu

Komisi II DPR Segera Panggil KPU, Minta Penjelasan soal Sewa Private Jet

Nasional
17 hari lalu

Terungkap! Anggaran Sewa Private Jet Rombongan KPU Capai Rp46,1 Miliar

Nasional
17 hari lalu

Tok! DKPP Sanksi Ketua dan 4 Anggota KPU Peringatan Keras soal Sewa Private Jet

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal