Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi pelaku usaha daerah sekaligus membangun ekosistem industri yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Di sisi lain, pengembangan hilirisasi nasional juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui penguatan teknologi, investasi, dan kapasitas industri dalam negeri.
Pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter perlu diiringi peningkatan penguasaan teknologi dan kemampuan industri nasional agar Indonesia semakin mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alamnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong optimalisasi nilai tambah sumber daya alam sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian dan ketahanan energi nasional.
Pembenahan tata kelola investasi dan perizinan juga terus dilakukan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih transparan, efektif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan yang kembali menggunakan sistem satu tahun.
Melalui berbagai upaya tersebut, penguatan hilirisasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kapasitas industri nasional.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong penyebarluasan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat mengenai perkembangan sektor energi dan kebijakan pemerintah. Penyampaian informasi ini menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung agenda transformasi industri dan penguatan ketahanan energi nasional.