JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai GolkarNusron Wahid mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menggelar rapat pleno segera mungkin. Banyak aspek dan isu menyangkut organisasi yang perlu dibahas dalam forum tertinggi di tingkat DPP Partai Golkar tersebut.
Nusron mengaku heran sampai hari ini DPP Partai Golkar belum juga menggelar rapat pleno. Padahal, jika mengacu kepada AD/ART partai, rapat tersebut minimal harus dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Sementara, pelaksanaan rapat pleno ini terakhir digelar pada Desember 2018.
"Sampai hari ini, bulan September berarti sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno. Padahal banyak agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama dalam rapat pleno, salah satunya keputusan penetapan AKD (alat kelengkapan Dewan) pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten se-Indonesia yang itu perlu ditetapkan melalui pleno," kata Nusron, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Tak hanya AKD, ada juga penetapan pimpinan MPR dan DPR yang beberapa bulan lagi akan dilantik. Menurut dia, untuk memilih kader Golkar yang akan diproyeksikan mengisi kursi pimpinan itu perlu diambil keputusannya di dalam rapat pleno.
"Itu harus melalui lembaga permusyawaratan, di mana permusyawaratan tertinggi di DPP melalui rapat pleno. Tanpa permusyawaratan, itu namanya adalah keputusan secara sepihak atau individual yang kemudian diinstitusikan," ujarnya.