Penjelasan Lengkap PN Jakpus soal Putusan Penundaan Pemilu

Ariedwi Satrio
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memberikan penjelasan terkait putusan mengabulkan gugatan Partai Prima yang berujung penundaan pemilu. (Foto: Ilustrasi/Istimewa)

"Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024," ucapnya.

Sekadar informasi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diminta untuk menghentikan sisa tahapan pemilihan umum 2024 hingga Juli 2025. KPU juga diminta untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada Partai PRIMA.

Dalam gugatannya, Partai PRIMA merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan lewat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Akibat verifikasi KPU tersebut, Partai PRIMA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
15 jam lalu

Respons Komisi X soal Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota DPR

10 hari lalu

KPU Tetapkan 7 November 1953 Jadi Hari Lahir, Klaim Sudah Dibahas Bersama Pakar Sejarah

10 hari lalu

KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Turut Edukasi Kader soal Verifikasi Parpol

10 hari lalu

MA Nyatakan Suket Ijazah Gibran Tak Sah, Ini Reaksi Ketua KPU

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal