Perbedaan DPR, MPR, dan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Muhammad Fida Ul Haq
Sebanyak 580 anggota DPR resmi dilantik, Selasa (1/10/2024). (Foto: DPR RI/YouTube)

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 resmi dilantik, Selasa (1/10/2024). Anggota DPR tertua yakni Guntur Sasono yang berusia 78 Tahun 2 bulan 30 hari. 

Sementara, Larasati Moriska menjadi anggota DPD termuda dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, berusia 22 tahun 8 bulan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam proses legislasi, yaitu DPR, MPR, dan DPD. Meskipun ketiganya berperan dalam pengelolaan negara, ketiganya memiliki fungsi, peran, dan wewenang yang berbeda.

Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan DPR, MPR, dan DPD:

 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)


 
DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

- Fungsi Utama: Legislasi, pengawasan, dan anggaran.

- Anggota: Terdiri dari wakil-wakil partai politik yang terpilih melalui pemilu.

- Wewenang: DPR memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang, serta memberikan persetujuan atas anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

- Keterlibatan dalam Pemerintahan: DPR bekerja sama dengan presiden dalam pembentukan kebijakan nasional, termasuk dalam bidang hukum dan anggaran.

Selanjutnya: Apa Itu MPR dan DPD

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Nasional
23 jam lalu

Dukung Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra, DPR: Pemulihan Tak akan Jadi Proyek

Nasional
1 hari lalu

BMKG Ungkap 14 Zona Merah Megathrust, Anggota DPR Desak Kewaspadaan Nasional

Nasional
1 hari lalu

2 Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK Belum Ditahan, Ini Kata KPK

Nasional
2 hari lalu

Marak Alih Fungsi Lahan di Bandung Raya, DPR: Evaluasi Izin Wisata dan Tambang!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal