Dengan demikian, perusahaan tidak diperbolehkan memotong gaji pekerja perempuan hanya karena yang bersangkutan tidak masuk kerja akibat mengalami sakit saat haid, sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
UU tersebut juga mengatur sejumlah perlindungan lain bagi pekerja perempuan. Salah satunya terkait hak cuti melahirkan. Dalam Pasal 121, pemberi kerja wajib memberikan cuti melahirkan paling singkat selama 3 bulan pertama.
Cuti tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kondisi khusus itu meliputi masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan yang dialami ibu maupun anak yang dilahirkan.
Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan, undang-undang memberikan hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan.
Tidak hanya itu, Pasal 122 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan kesempatan dan fasilitas yang layak bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya untuk melaksanakan laktasi selama waktu kerja.
Sementara itu, terkait pembayaran upah selama cuti melahirkan, Pasal 123 mengatur pekerja perempuan berhak memperoleh upah penuh untuk 3 bulan pertama. Apabila cuti diperpanjang karena kondisi khusus, pekerja berhak mendapatkan upah penuh pada bulan keempat dan 75 persen dari upah pada bulan kelima serta keenam.