Manik turut menyoroti sekitar 17 juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi pada Pemilu 2024. Kehadiran lebih banyak keterwakilan partai di DPR dinilainya dapat mendorong kolaborasi arah pembangunan yang lebih inklusif.
“Artinya apa? Artinya kalau kita lihat saat ini, kalau tidak salah di tahun 2024 saja ada sekitar 17 juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Itu bahkan lebih besar daripada kursinya Golkar. Artinya apa? Artinya ketika ada suara-suara yang kemudian masuk ke dalam DPR kemudian kita bisa berkolaborasi, seminimal-minimalnya adalah kolaborasi yang punya arah dan juga visi yang sama untuk Indonesia, tentu menurut kami itu bisa menjadi solusi.” katanya.
Selain mendorong ambang batas 1 persen, Perindo DKI mengusulkan agar konsep Fraksi Gabungan kembali diterapkan di tingkat DPR. Konsep tersebut dinilai efektif menjaga konversi suara rakyat dan sudah diterapkan di DPRD, termasuk di DKI Jakarta di mana Perindo yang meraih satu kursi dapat bergabung dengan Fraksi Partai Demokrat.
“Artinya fraksi gabungan ini sangat memungkinkan terjadi. Di beberapa negara-negara lain pun juga kita mengenal beberapa fraksi gabungan atau koalisi kita menyebutnya. Hal ini dilakukan supaya apa? Supaya suara masyarakat tetap bisa terkonversi menjadi kursi, di sisi lain mereka pun juga bisa tetap efisien dalam bekerja dalam bidang kedewanannya mereka di tingkat DPR,” ujarnya.