Pertama, pemerintah harus memastikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat terimplementasi dengan baik hingga ke tingkatan daerah dan desa/kelurahan.
"Agar masalah stunting bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat, namun stunting menjadi permasalahan bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan stunting ini. Sehingga tidak ada kejadian dimana pemerintah daerah berjalan sendiri," tuturnya.
Kedua, mendorong pemerintah melalui dinas kesehatan dan puskesmas melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara massif kepada masyarakat (khususnya orang tua) mengenai pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak. Karena terjadinya stunting itu sejak bayi masih di dalam kandungan, oleh karena itu sejak awal kehamilan, ibu harus mendapat asupan gizi yang baik dan disertai vitamin.
"Jika ibu kekurangan makanan bergizi akan mempengaruhi janin yang berada di dalam kandungan. Puskesmas juga harus melakukan pendampingan kepada ibu sejak awal kehamilan hingga melahirkan, agar perkembangan anak dapat terkontrol dengan baik. Setelah ibu melahirkan dilakukan pengawasan agar anak mendapat ASI premium selama 6 bulan pertama, dan setelahnya mendapat Makanan Pendamping ASI yang sehat dan bergizi," ujarnya.
Kemudian yang ketiga, mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara massif kepada pasangan-pasangan yang akan menikah wajib mengikuti pendidikan pranikah.