Negara juga wajib melindungi dan mendorong peran masyarakat dalam pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga keberlangsungan PTS yang juga melayani publik. Peran organisasi masyarakat dalam pendidikan tinggi sangat besar dan masih perlu terus dikembangkan serta didukung pertumbuhannya, terutama karena menjangkau daerah dan kelompok menengah ke bawah. Jika PTN terus berekspansi tanpa batas, maka peran PTS akan semakin berkurang dan perlahan menghilang akibat kekurangan mahasiswa.
Pembatasan jumlah mahasiswa PTN juga bertujuan jangka panjang, yaitu menciptakan diferensiasi peran. PTN, dengan keunggulan historis dan reputasinya, perlu diarahkan pada pengembangan kualitas pendidikan dan riset bertaraf global. Negara harus mendorong PTN menjadi pusat riset unggulan (center of excellence) dan menjalankan program strategis nasional.
Sebaliknya, PTS berperan memperluas partisipasi pendidikan tinggi di daerah. PTS dapat lebih fleksibel dalam inovasi di tingkat lokal, menggarap niche market, serta mengembangkan pendidikan vokasi hingga pelosok dengan dukungan dana negara. Dengan demikian, ekosistem menjadi sehat karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dan tidak saling berebut ruang yang sama.
Pembatasan mahasiswa PTN bukan untuk membatasi akses, melainkan untuk memastikan keadilan, kualitas, dan keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS. Kebijakan yang diperlukan adalah transparansi serta pembatasan kuota PTN agar tetap memberi ruang bagi peran masyarakat melalui PTS.