Ia menyoroti besarnya dana haji yang mencapai Rp18 triliun dan menegaskan pentingnya akuntabilitas. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.
"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah," tegasnya.
Langkah-langkah strategis ini, kata Irfan, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu, memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.