JAKARTA, iNews.id - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi di Istana Bogor Senin (30/9/2019) malam membahas mengenai pelantikan anggota MPR, DPR dan DPD hasil Pemilu 2019. Dalam pertemuan itu juga sempat disinggung mengenai Peraturan Pemerintah Penggantli Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Jokowi dan parpol koalisi juga sempat membahas persoalan Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Soal perppu (KPK) tidak spesifik kami bicarakan karena bukan satu-satunya opsi, ada opsi lain yaitu legislatif review dan judicial review yang saat ini sedang berlangsung di MK," ujar Arsul di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Dia menilai, bisa saja para tokoh merekomendasikan agar Jokowi mengeluarkan perppu. Menurutnya, parpol juga merepresentasikan suara pemilih Jokowi di Pemilu 2019 dan revisi UU KPK telah dibahas oleh perwakilan parpol yang ada di DPR bersama pemerintah.
"Berarti 100 jutaan itu signifikan, tidak mungkin rakyat akan mempercayakan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah aspirasi rakyat," katanya.
Parpol, kata dia mempunyai dasar kebijakan mengklaim sebagai representasi rakyat yang jauh lebih kuat dan besar karena sudah menjalani pemilihan di pemilu. Dia mempertanyakan kelompok masyarakat sipil yang mengklaim merepresentasikan suara rakyat, padahal bukan dipilih oleh rakyat.
"UU KPK sudah diselesaikan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. Kalau presiden memiliki pikiran lain dari apa yang berkembang, itu kan opsinya tidak tunggal," ucapnya.