Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Putri dalam keterangan resmi.