JAKARTA, iNews.id - Pemilihan presiden (pilpres) seharusnya menjadi pesta rakyat dalam ajang demokrasi lima tahunan. Namun ironis, pilihan politik yang berbeda justru membelah kerukunan sosial masyarakat menjadi dua kubu bersebarangan dan saling bermusuhan.
Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiyantoro menyampaikan hasil surveinya selama dua tahun yang menunjukkan disharmoni masyarakat akibat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Head to head dua kandidat pada Pilpres 2014 dan putaran kedua Pilkada DKI menyisakan dendam dua kubu yang seolah tak bisa diakhiri.
"Keretakan hubungan sosial ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan maupun tragedi demokrasi. Seharusnya hasil pemilu apa pun nantinya, tidak boleh menyakiti pihak mana pun," kata Eko dalam Diskusi PolMark Indonesia dengan tajuk 'Pemilu dan Potensi Retaknya Kerukunan Sosial' di Jakarta, Rabu (29/8/2018).
PolMark Indonesia merilis hasil survei tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang dilaksanakan lewat PolMark Research Center (PRC). Survei tersebut dilakukan mulai 15 Januari 2016 sampai 11 Juni 2018. Fokus dari survei itu adalah menakar kerukunan sosial masyarakat pascapilpres dan pilkada DKI.
Menurut Eko, dari data survei yang dikumpulkan, 4,3 persen pemilih di Jakarta ditemukan rusak hubungan pertemanan mereka akibat Pilpres 2014. Sedangkan pada Pilgub DKI Jakarta 2017, hubungan pertemanan yang rusak tercatat 5,7 persen. Dia mengatakan, dalam demokrasi yang mapan dan terkonsolidasi mensyaratkan pemilu harus diterima sebagai satu-satunya cara bermain (the only game in town). Proses dan hasil pemilu tidak bisa meninggalkan luka sosial bagi siapa pun.