"Nah hakim tinggi yang masuk Tim Pemilah Perkara ini yang bertugas melakukan telaah apakah pengajuan kasasi atau PK perlu sampai ke majelis hakim (hakim agung). Nah ini, PK yang dimohonkan KPK atas perkara Syafruddin disimpulkan tidak sampai ke majelis. Karena hakim penelaah melihat bahwa itu tidak memenuhi syarat secara formil," ucapnya.
Andi membeberkan, secara berurutan, berkas PK disampaikan atau dikirimkan oleh pengadilan asal atau pengadilan negeri ke MA. Dalam konteks PK yang diajukan KPK, berkasnya dikirimkan oleh PN Jakpus. Setiba di MA, berkas masuk di Bagian Umum Kepaniteraan MA. Dari sini, berkas disampaikan ke hakim penelaah atau Tim Pemilah Perkara yang terdiri dari hakim tinggi.
Setelah hakim penelaah merampungkan hasil telaah, kalau dinyatakan syarat formil kasasi atau PK pidana khusus terpenuhi kemudian diteruskan ke majelis hakim agung yang ditunjuk menangani perkara tersebut. Untuk perkara PK, jika dari hasil telaah hakim penelaah disimpulkan berkas tidak memenuhi syarat formil, maka berkas diberikan ke Kasubdit Perkara PK dan Grasi Pidana Khusus.
"Baru setelah itu ke Panitera Muda Pidana Khusus. Nah dia Panmud Pidana Khusus itu tandatangani surat untuk dikembalikan ke pengadilan negeri," ucapnya.
Sebelumnya Syafruddin Arsjad Temenggung selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 yang diputus bebas oleh majelis hakim agung MA di tahap kasasi pada Juli 2019. Majelis hakim kasasi menyatakan, menerima menerima kasasi yang diajukan Syafruddin melawan JPU pada KPK.
Padahal di tahap banding, Syafruddin divonis dengan pidana penjara selama 15 tahun karena terbukti korupsi dalam penerbitan dan pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham (SPKPS) atau Surat Keterangan Lunas (SKL) ke Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004 sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke BPPN.