JAKARTA, iNews.id – Sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah meminta “jatah” menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Sebut saja PKB dan Partai Nasdem yang masing-masing menyodorkan 10 dan 11 kandidat pilihan mereka untuk masuk kabinet.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga, menilai permintaan tersebut wajar karena baru sebatas permintaan saja. Namun, dalam penentuan menteri, itu adalah sepenuhnya hak presiden.
“Tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing masing partai dan keadaulatan dari masing masing partai. Tetapi Pak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak sepenuhnya dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak pregogatif,” ucap Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Dia menuturkan, partainya sebagai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 tentu akan mendukung keputusan yang akan diambil presiden terpilih itu mengenai nama-nama menteri. Apalagi, Jokowi juga kader utama di PDIP.
“Apa yang beliau putuskan dan apapun soal putusan itu menurut kami beliau (Jokowi) sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa, selalu membicarakan hal itu juga dengan Ketum (Ketua Umum PDIP), Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata dia.