"Jadi mitos bahwa ada konvensi itu (kursi ketua DPR jadi milik parpol pemenang pemilu) tidak benar. Pimpinan DPR selama ini kecuali 2009 adalah melalui pemilihan terbuka. Jadi kalau kemudian ingin menjadikan PDIP sebagai pemenang pemilu sebagai posisi ketua DPR, ubah saja aturannya," ujarnya.
Dia melanjutkan, rencana penambahan kursi pimpinan DPR menjadi enam orang pun juga harus dimulai dengan mengubah UU MD3. Meskipun, kata dia, semua fraksi telah menyepakati hal tersebut dalam pembahasan revisi UU MD3 di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Sebab begitulah ketentuan, kalau UU MD3 tidak diubah berati tetap posisi pimpinan ada lima tidak ada tambahan dan lima itu yang dulu ada di Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi kalau ada keinginan menambah jumlah, itu juga harus mengubah MD3," ujarnya.