Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : MPR Terima Surat dari Prabowo, Usulan Nama Cawapres?
Advertisement . Scroll to see content

PKS: Jabatan Ketua DPR Jadi Hak Pemenang Pemilu Harus Ubah UU MD3

Jumat, 29 Desember 2017 - 16:14:00 WIB
PKS: Jabatan Ketua DPR Jadi Hak Pemenang Pemilu Harus Ubah UU MD3
Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto: iNews.id/Annisa)
Advertisement . Scroll to see content

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantas menyinggung soal pengisian kursi ketua DPR pada Pemilu 2004 dan 2009. Hidayat mengatakan, mekanisme yang terjadi saat itu tetap melalui musyawarah. Seaindanya tidak tercapai mufakat, maka diselesaikan secara voting.

"Itu hanya terjadi di 2009 ketika Demokrat menjadi pemenang pemilu, sebelumnya 2004 pemenang adalah Golkar tapi apakah serta merta Agung Laksosno jadi Ketua DPR? Kan enggak, itu voting terbuka," katanya.

Hidayat mengambil contoh lain, yakni Pemilu 1999 yang dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat itu kursi DPR tidak menjadi milik PDIP, melainkan Partai Golkar yang mendudukan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR.

Sedangkan mekanisme yang digunakan pada periode 2014 untuk menentukan posisi pimpinan DPR menggunakan sistem paket. Masing-masing paket diisi lima orang calon pimpinan. Saat itu paket yang diajukan Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat adalah Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Sayangnya empat fraksi lain, yakni PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura menolak menyampaikan nama calon pimpinan DPR. Mereka memilih untuk meninggalkan sidang (walkout) dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam sidang paripurna.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut