JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera berjanji memperjuangkan RUU Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup dan penghapusan pajak sepeda motor jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Pilpres 2019. Janji itu disebut untuk meringankan beban rakyat.
Janji itu pun menuai kontroversi. Komisi C DPRD DKI Jakarta mengganggap pernyataan PKS ngawur. Kendaraan menggunakan fasilitas jalan sehingga harus ada pajak yang ditunaikan.
"Enggak bener itu. Mereka (pengguna kendaraan bermotor) pakai jalan, sumber pembiayaan pembangunan di antaranya orang-orang yang punya kendaraan, kan harus rasional dong. Jadi kurang tepat itu," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso, Jumat (23/11/2018).
Santoso mengingatkan, pajak kendaraan juga sumber pendapatan daerah. Jika dilakukan pembebasan, sumber pendapatan daerah bisa berkurang.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, rencana kebijakan PKS hanya untuk mencari popularitas tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Dalam pandangannya, rencana itu tak lebih dari “PHP” alias pemberi harapan palsu.