JAKARTA, iNews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Menurut Politikus PKS ini, keputusan Mendagri soal penunjukan dua jenderal tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Maka, dia meminta Jokowi menolak usulan tersebut.
"Presiden kan enggak suka gaduh-gaduh. Presiden meminta agar jangan ada kegaduhan-kegaduhan, karena itu jangan buat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan," ungkap Nasir Djamil kepada iNews.id di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Dia menuturkan, kebijakan tersebut harus memiliki landasan jelas dan latar belakang yang jelas pula. Terlebih lagi di Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan tidak maju dalam pemilihan gubernur. Dengan begitu, Jabar seharusnya tidak mengalami kekosongan jabatan.
“Makanya ini berpotensi menimbulkan kegaduhan karena adanya kecurigaan-kecurigaan dari pihak-pihak luar. Artinya kenapa berpotensi gaduh, karena tadi itu, pasti orang akan menuding, jangan-jangan? Itu kan pasti berpotensi menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Nasir juga menyarankan Komisi II DPR untuk proaktif mengawasi dan menanyakan maksud kebijakan Mendagri tersebut. Sementara, dia yang merupakan anggota Komisi III DPR, berjanji akan mempertanyakan ini kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
“Jangan sampai kemudian tagline polisi profesional, modern, terpercaya, itu ternodai gara-gara ambisi polisi sesaat ini," katanya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai selama ini yang menjabat Plt gubernur adalah pejabat lingkungan Kemendagri. “Ada kesan kekhawatiran yang berlebihan pemerintah pusat terhadap fenomena Pilkada Jabar dan Sumatera Utara," ujarnya.
Politikus PKS ini mengatakan, selama ini Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara cukup terkendali. "Menjadi kurang elok lagi di Jabar ada cawagub dari Kepolisian," katanya.
Adapun calon wakil gubernur dari Kepolisian yang dimaksud adalah Irjen Pol Anton Charliyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Anton maju di Pilkada Jawa Barat bersama Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin.
"Apakah tidak justru menimbulkan kesan kontraproduktif penunjukan Plt tersebut? Maka sebaiknya dikembalikan saja kepada tradisi yang normal selama ini, Plt dari aparat Kemendagri," ujarnya.
M Iriawan akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar. Sementara Martuani Sormin akan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.