JAKARTA, iNews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) pemberlakuan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup dan penghapusan pajak sepeda motor. Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut janji partai berlambang sabit kembar itu tidak tepat.
Menurut Fahri, jika suatu peradaban ingin lebih maju, kendaraan sepeda motor seharusnya dikurangi. Pasalnya, jika melihat data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tingkat kecelakaan masyarakat pengguna sepeda motor mencapai 76 persen. Akan tetapi, rencana PKS itu justru bakal membuka peluang pembelian sepeda motor menjadi semakin tinggi.
“Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan malah ditambah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/11/2018).
Dia berpendapat, seharusnya Indonesia saat ini juga terus didorong untuk menambah transportasi massal umum. Sebab, salah satu indikasi majunya keadaban suatu kota juga ditandai dengan ketersediaan transportasi massalnya, bukan dengan menjamurnya sepeda motor.
Untuk itu, Fahri meminta kepada PKS sebaiknya memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan berkendaraan sepeda motor, misalnya tentang kewajiban pengendara menggunakan helm dan memakai jaket. Bahkan, bila perlu PKS memperjuangkan subsidi untuk melindungi para pengguna jalan jika seandainya terjadi kecelakaan, dan sebagainya.
“(Usulan SIM seumur hidup dan penghapusan pajak sepeda motor) ini mau berjuang buat siapa ini? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu,” ucap Fahri.
Politikus asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu lantas mencontohkan bahwa di Singapura pajak kendaraan pribadi seperti motor dan mobil itu dinaikan setinggi-tingginya. Sebab, masyarakat yang membeli kendaraan itu pasti akan menggunakan ruang publik yakni jalan-jalan raya dengan kendaraan pribadinya.
“Jadi, filsafatnya, yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah (PKS) itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini,” ujar Fahri.
Seharusnya, kata dia, PKS lebih mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, alih-alih mengeluarkan wacana penghapusan pajak sepeda motor. Fahri menilai dorongan kepada penggunaan transportasi umum ini penting untuk menurunkan tingkat kecelekaan pengendara sepeda motor di jalan. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menggenjot program infrastruktur transportasi massal di Tanah Air.
“Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT, dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M ke Kota berhenti pakai motor, bahaya itu. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh, kok dibalik sama PKS, gimana sih?” kata dia.