"Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional," kata dia.
Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah akan memperhatikan penuh mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta kerja sama internasional untuk memastikan operasional melalui BAPETEN.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan ada 5 negara telah siap untuk menjadi investor pada proyek PLTN di Indonesia. Saat ini Pemerintah tengah mempelajari proposal yang tengah diajukan oleh negara-negara tersebut.
Namun demikian, belum dirinci negara mana lagi selain Kanada dan Rusia yang berminat mengembangkan proyek tersebut.
"Beberapa negara sudah kita identifikasi ada sekitar 4 atau 5 negara yang ada minat mengembangkan tenaga nuklir Indonesia. Sekarang proposal sedang dipelajari. Salah satunya Kanada ya, Rusia juga (berminat kembangkan PLTN). Kita sudah bertemu. (Blueprint) semua masih kita pelajari," kata Bahlil beberapa waktu lalu.