JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra. Praperadilan tersebut diajukan oleh Andi Putra terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit.
Hakim PN Jaksel Mardison mengatakan, proses hukum yang dilakukan KPK telah sesuai peratuan perundang-undangan.
“Penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya,” ujar Mardison pada Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan Bupati Kuansing di Jakarta, Senin (27/12/2021).
Dalam pertimbangan hukum, Mardison menyampaikan, KPK selaku termohon telah membuktikan tindakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuansing Andi Putra telah sesuai dengan Undang-Undang KPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pembuktian yang dilakukan oleh KPK melalui pencantuman bukti berupa surat perintah penyelidikan, surat perintah penyadapan, dan surat perintah penyidikan dengan menyatakan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi, surat perintah untuk melakukan penggeledahan hingga berita perpanjangan penahanan.