Meskipun pada akhirnya kebijakan ini dibatalkan, sebagai akademisi dalam bidang komunikasi, saya berharap pemerintah dapat belajar dari kasus ini. Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan.
Pertama, perencanaan komunikasi harus menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan reaksi setelah kebijakan diumumkan. Kedua, perlu ada koordinasi yang lebih solid antar-kementerian dan lembaga agar pesan yang disampaikan ke publik konsisten. Ketiga, pemerintah harus memanfaatkan data untuk memetakan kelompok sasaran dan menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, termasuk menggunakan berbagai kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens.
Kebijakan publik yang baik bukan hanya soal angka dan efisiensi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh publik. Dalam konteks gas elpiji 3 kg, substansi kebijakan mungkin tidak salah, tetapi eksekusi komunikasinya yang perlu diperbaiki. Jika tidak, kebijakan yang seharusnya membawa manfaat justru bisa menjadi bumerang bagi masyarakat.