Politikus Demokrat: Sejak Melek Politik, Baru Kini Saya Dengar Maklumat Kapolri

JAKARTA, iNews.id - Pembatasan hak dinilai harus melalui undang-undang. Pembatasan tersebut hanya boleh dilakukan jika tidak melanggar konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter @RachlanNashidik, Sabtu (2/1/2021).

"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar Maklumat Kapolri. Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," ujar Rachland.