Usman juga meminta imigrasi membatalkan langkah pencabutan paspor Veronica Koman agar tidak terjadi pelanggaran HAM lebih lanjut. "Penetapan tersangka Veronica sendiri sudah menabrak asas-asas hukum yang adil. Pekerja HAM harus dilindungi bukan dijerat oleh pasal-pasal karet yang menyerang kemerdekaan seseorang untuk berpendapat," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri akan mengirimkan red notice Veronica Koman ke Interpol guna disampaikan ke negara Veronica berada.
"Nanti Interpol mengirim surat ke negara dimana yang bersangkutan berada. Nanti ada police to police kalau ada perjanjian ekstradisi cepet," katanya di Jakarta, Kamis, 5 September 2019.
Dedi mengungkapkan, saat ini, pihaknya sudah mengetahui keberadaan Veronica. Sejauh ini, Veronica Koman diketahui berada di luar negeri. "Sudah (diketahui). Tapi tidak mungkin saya sampaikan karena masih proses penyidikan," ujarnya.