JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyusun kajian potensi perluasan Barang Kena Cukai (BKC) terhadap sejumlah komoditas untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Popok, alat makan dan minum sekali pakai, hingga tisu basah masuk dalam daftar kajian tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025–2029. Aturan yang diteken oleh Purbaya itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 3 November 2025.
"Telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas bea keluar kelapa sawit," bunyi aturan tersebut, dikutip Jumat (7/11/2025).
Kajian potensi cukai yang dilakukan Kemenkeu pada 2020–2024 juga mencakup beberapa komoditas, seperti luxury goods, produk minuman berpemanis dalam kemasan, dan berbagai produk plastik (termasuk kantong plastik, multilayer, styrofoam, dan sedotan plastik).
Kajian lain juga dilakukan terhadap produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, sepeda motor, batu bara, dan pasir laut.
Dari semua pemetaan tersebut, hanya segelintir yang akan dilanjutkan menjadi kebijakan dengan indikasi kebutuhan pendanaan sesuai Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029.
Dukungan pendanaan yang disiapkan untuk program pengelolaan penerimaan negara mencakup rekomendasi kebijakan cukai emisi kendaraan bermotor pada 2025 senilai Rp880 juta, dan rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai produk pangan olahan bernatrium sebesar Rp640 juta pada 2026.