Arsul mengatakan, PPP memiliki kader-kader yang mumpuni untuk menempati posisi wakil menteri atau kepala badan. Namun, dia memastikan, keputusan tersebt merupakan hak prerogatif presiden untuk menunjuk.
Dia mencontohkan kader PPP yang mumpuni seperti Zainut Tauhid. Dia berpengalaman menjadi anggota DPR RI tiga periode, wakil ketua umum MUI dan ketika masih muda pernah menjadi Ketua Umum IPNU.
"Lalu ada Ermalina, di periode lalu menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan," katanya.
Selain itu, Arsul mengatakan, PPP menyadari posisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju terbatas karena berdasarkan UU tentang Kementerian Negara membatasi presiden hanya memiliki maksimal 34 menteri dan pejabat setingkat menteri.
Menurut dia, jabatan yang tersedia hanya 34 menteri, sedangkan yang ingin mendapatkan jabatan tersebut banyak, bukan hanya parpol koalisi, namun juga kelompok relawan dan kelompok profesional.
"Persoalannya kabinet dari dulu selalu ada partai dan non-partai. Ketika ada yang nonpartai, apalagi Jokowi sudah mengindikasikan justru lebih besar 55 persen, maka mau tidak mau yang untuk partai lebih terbatas," katanya.