Menurut Airlangga, perubahan tersebut tidak sekadar mengganti nama lembaga, tetapi juga menggeser fokus kebijakan. Jika sebelumnya pemerintah menitikberatkan pada inklusi keuangan, seperti mendorong masyarakat memiliki rekening, kini perhatian diarahkan pada kondisi keuangan keluarga secara menyeluruh.
“Kemudian orientasinya berubah kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusifity, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga,” ujarnya.
Airlangga mengatakan keluarga menjadi sasaran utama karena merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memantau dan mendorong peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara lebih terarah.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga. Ini yang oleh Bapak Presiden dimonitor dengan program ini,” tutur Airlangga.
Dalam struktur kepemimpinan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Prabowo akan menjabat sebagai ketua. Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai wakil ketua, sedangkan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi wakil ketua harian.
“Dan program ini Bapak Presiden menjadi ketuanya, kami lapor ke Pak Presiden, kami ketua harian, Ibu Fredica menjadi wakil ketua, Gubernur BI menjadi wakil ketua harian dan juga Pak Mendagri menjadi wakil ketua harian dan Menteri Keuangan juga sebagai wakil ketua harian. Dan sebagian menteri menjadi anggota, Bapak Presiden,” katanya.
Melalui pembentukan dewan ini, pemerintah menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai fokus baru dalam kebijakan akses keuangan nasional.