“Setelah itu dia cukup mengirim, menyampaikan bahwa dia ada keluhan ini, ingin bertemu dokter, nanti kemudian dijawab dokternya ketemu tanggal sekian dengan rumah sakit anu yang terdekat, dengan dokter anu, jam sekian. Nah, itu akan sangat luar biasa,” tutur Tito.
Konsep serupa juga akan diterapkan pada layanan pendidikan. Orang tua tidak perlu mendatangi sejumlah kantor untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Mereka cukup mengunggah data anak melalui portal layanan pemerintah dan menunggu informasi mengenai sekolah tempat anak diterima.
“Anak yang mau sekolah, nggak perlu orang tuanya repot-repot datangin, kasak-kusuk ke sana kemari dari meja ke meja, tapi masuk ke layanan portal pemerintah, layanan publik, dan kemudian setelah itu ee cukup menyampaikan data-data anaknya, di-upload ke sistemnya, portalnya Kementerian Dikdasmen misalnya, dan setelah itu nanti akan dijawab anaknya akan sekolah di A atau B, tanpa harus—ini akan menghemat, menghemat biaya luar biasa,” jelasnya.
Tito mengungkapkan, sebagai tahap awal penerapan sistem tersebut, pemerintah melakukan uji coba melalui verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Sebab, program bansos tersebar di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi validasi bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Tenaga Kerja juga ada, program pra- apa istilahnya, kartu pra kerja, Program Keluarga Harapan, bantuan tunai, non-tunai untuk ratusan juta rakyat Indonesia, terutama desil satu sampai dengan desil empat, ya, 40 persen masyarakat terbawah,” ucap Tito.