JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin rapat pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2021 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Rapat tersebut membahas tindaklanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP.
Prabowo yang juga Ketua Harian KKIP menyampaikan pesan Presiden terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya harus memiliki kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
"Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).
Hadir dalam rapat pleno tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.
Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yang mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, dan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu. Kemudian, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI, serta UN Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.
Prabowo menuturkan, paradigma belanja pertahanan haruslah diubah menjadi investasi pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan juga wajib dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” tuturnya.