Prabowo menuturkan, paradigma belanja pertahanan haruslah diubah menjadi investasi pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan juga wajib dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan guna menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, perlu suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga, sambungnya, dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yaitu dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” ucapnya.
Dia menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini bertujuan agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
"Dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," katanya.