Terkait penanganan bencana di Sumatra, Raja Juli menyebutkan bahwa di wilayah Sumatra sendiri terdapat sekitar 116 ribu hektare PBPH yang telah ditertibkan.
Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran asal kayu yang hanyut saat banjir dan menjadi perhatian publik, tengah dilakukan bersama Satgas PKH serta aparat penegak hukum.
"Concern publik sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan satgas PKH seperti yang tadi disepakati," jelasnya.
Merespons hal tersebut, Prabowo menegaskan dukungannya kepada Kementerian Kehutanan. Ia mempersilakan Raja Juli untuk meminta bantuan personel dari kementerian dan lembaga lain, termasuk Polri dan TNI, guna memperkuat investigasi.
"Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak kita cabut," kata Prabowo.
Prabowo juga mencatat bahwa secara keseluruhan pemerintah telah mencabut jutaan hektare izin bermasalah, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan sawit, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
"Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu siapa yang melanggar langsung kita cabut (izin)," tegas Prabowo.