"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut... untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata dia.
Selain itu, Prabowo juga menyatakan akan menyerahkan kepada DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat.
"Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ucapnya.
Prabowo turut menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif. Dia mengatakan ada perusahaan yang terus merugi, tetapi dalam laporan justru disebut memperoleh keuntungan.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tuturnya.