Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turut menyakskan penandatanganan inpres tersebut mengatakan, inpres tersebut diterbitkan Presiden Prabowo atas permintaan DPR. Sebelumnya DPR telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti keluhan dari masyarakat Enggano terkait persoalan pembangunan di daerahnya. DPR akhirnya memutuskan, penyelesaian masalah itu harus melalui inpres.
"Setelah hari ini melalui rapat koordinasi DPR yang menerima keluhan dari masyarakat Enggano, akhirnya diputuskan bahwa penyelesaian masalahnya itu harus melalui inpres, instruksi presiden supaya terpadu dan menyeluruh. Sehingga tadi kita minta presiden untuk mengeluarkan inpresnya segera," kata Dasco.
Dasco sebelumnya juga mengatakan, masyarakat Pulau Enggano mengeluhkan kondisi pulau tersebut yang terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.
Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan ke-IV Tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025) selanjutnya berkomunikasi dengan Prabowo untuk penyelesaian masalah tersebut. Komunikasi juga sudah dilakukan dengan Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan.
Diketahui, warga Pulau Enggano sejak dua bulan terakhir mengeluhkan kondisi Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu yang terisolasi. Pelabuhan mengalami pendangkalan alur sehingga aktivitas keluar masuk kapal di dermaga pelabuhan terganggu.
Padahal, pulau terluar Indonesia di Bengkulu tersebut sangat bergantung kepada transportasi laut.