Presiden Jokowi Larang Menteri Bukber, Abdul Khaliq: Kehati-hatian Pemerintah

Nur Khabibi
Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Ist)

"Analoginya ketika rumah-rumah ibadah sudah 100 persen terbuka untuk jamaah beraktifitas di situ, masa untuk berbuka puasa yang cuma segelintir orang tidak diperbolehkan," ujarnya.

Jika benar-benar menteri hingga ASN dilarang menggelar bukber, Khaliq menyebutkan bisa menjadi solusi dengan menggelar acara bakti sosial.

Sebagaimana Ramadan yang menjadi ladang pahala bagi yang merayakan, dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan maka akan menjadi nilai positif bagi sosial dan keagamaan.

"saya kira kalau memang misalnya buka puasa bersama yang dilakukan oleh para pejabat negara itu betul-betul dilarang tentu harus ada solusi, salah satunya tentu adalah bisa misalnya pejabat ini mendatangi pantai-panti asuhan panti panti yatim, pondok-pondok pesantren yang itu semua bisa menjadi ruang tempat untuk berbuka puasa bersama sekaligus berbagi kebahagiaan dengan komunitas-komunitas," ucapnya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
3 jam lalu

Revisi UU Pemilu, GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 1 Persen

9 jam lalu

43 Desa di Maluku Utara Belum Berlistrik, Partai Perindo Dukung Target Elektrifikasi pada 2027

1 hari lalu

KPU Kaji E-Voting, Partai Perindo Ingatkan Kesiapan Sistem Jadi Penentu

2 hari lalu

Partai Perindo Tuntaskan SK Definitif 15 DPD Sulut, Fokus Verifikasi Parpol

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal