"Kita bersyukur para pendahulu merumuskan UUD 1945 yang tak lekang oleh zaman dan fundamental sehingga kita leluasa menyusun peraturan di bawahnya. Tapi peraturan turunan justru terlalu banyak, tidak konsisten, dan mengekang ruang gerak kita," ujarnya.
Saat pelantikan Presiden RI periode 2019-2024, Jokowi mengatakan akan menyinkronkan sejumlah undang-undang yang dinilai tumpang tindih menjadi satu UU bernama omnibus law. Dia mengatakan pemerintah segera menyerahkan omnibus law soal cipta lapangan kerja dan perpajakan kepada DPR.
Sidag pelno MK ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim MK Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, Saldi Isra, Suhartono, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta para pejabat terkait lainnya.