Sebelum dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, profil Arsul Sani dikenal publik sebagai politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia tercatat dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI. Di lembaga legislatif itu, Arsul aktif dalam pembahasan undang-undang terkait hukum, HAM, dan keamanan nasional. Ia duduk di Komisi III DPR, sebuah komisi yang memang berfokus pada persoalan hukum dan yudisial.
Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019–2024. Pengalaman-pengalaman inilah yang menempatkannya sebagai sosok dengan pemahaman mendalam dalam dinamika politik dan legislasi nasional.
Pada 18 Januari 2024, Arsul dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara berdasarkan usulan DPR. Penunjukan tersebut merupakan puncak dari perjalanan panjangnya di bidang hukum dan politik.
Dalam merespons laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, Arsul Sani melakukan konferensi pers pada Senin (17/11/2025). Dalam forum itu, ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan padanya.
Ia menunjukkan ijazah asli serta sejumlah foto wisuda gelar doktoralnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan secara langsung: