"Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)," tulis PP itu.
Lebih lanjut, di Pasal 2 ayat 1 menyebutkan pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan pembatasan orang atau barang di satu provinsi atau kabupaten tertentu dengan persetujuan menteri terkait. Lalu di Pasal 2 disebutkan, penetapan PSBS harus berdasarkan pertimbangan ancaman efektifitas, dukungan sumber daya, pertimbangan politik, ekonomi, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan.
Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan status tanggap darurat seperti di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta siswa dan PNS di lingkungan Pemprov DKI berkegiatan dari rumah hingga 19 April 2020.