JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Sebelumnya, Jokowi dan keluarganya hingga Prabowo Subianto digugat karena dianggap melakukan praktik politik dinasti.
"Itu menunjukkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak membaca secara lengkap gugatan yang diajukan," ujar advokat TPDI Petrus Selestinus saat ditemui selepas sidang tertutup, Selasa (13/2/2024).
Petrus mengingatkan, para tergugat mengemban kedudukan sebagai pejabat publik.
"Kan gugatan itu menyatakan dengan jelas Presiden Jokowi atau Insinyur Jokowi, baik sebagai pribadi maupun sebagai presiden karena jabatannya itu. Dan juga pejabat-pejabat Anwar Usman, Gibran Rakabuming, Bobby (Nasution) dan lain-lain yang kedudukan mereka sebagai pejabat pemerintahan, kita sebutkan," ujar Petrus.
Menurut Petrus, gugatan perbuatan melawan hukum bagian dari perluasan wewenang PTUN.