JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 yang sedang dilangsungkan saat ini di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menyempurnakan demokrasi. Dia menegaskan akan ikut mengawal sidang tersebut.
Awalnya Puan mengatakan bahwa tahapan pemungutan dan perhitungan suara telah selesai dilaksanakan. Saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Penanganan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dalam memperteguh komitmen aparatur Negara partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai dengan amanat konstitusi," kata Puan dalam pidato pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/4/2024).
Puan menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Komitmen tersebut, dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pemilu adalah sebagai alat mewujudkan demokrasi juga diamanatkan oleh konstitusi agar dapat diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil," kata Puan.
Puan juga menyebut bahwa setiap peserta pemilu dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi.
"Untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil," ujarnya.