Oleh sebab itu, Puan mendorong adanya kerja sama yang berkesinambungan dan berkelanjutan antara setiap instansi pemerintah. Kolaborasi tersebut dinilai harus mencakup dalam beberapa program-program yang dibuat untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan.
"Setiap instansi pemerintah harus memiliki target dan melakukan percepatan untuk melakukan berbagai perbaikan infrastruktur daerah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat, pendampingan bagi
petani dan nelayan dalam praktik usaha, serta program lainnya," jelas Puan.
Lebih lanjut, pemerintah diminta mulai melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan di provinsi yang menjadi penyumbang terbanyak angka tersebut. Menurut catatan BPS, Provinsi Papua menduduki peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tercatat, angka kemiskinan di Papua mencapai 26,80%.
"Fokus pada program pengentasan kemiskinan di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dengan kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan," katanya.