Puan Minta Pemerintah Tegas Larang WNA Masuk Indonesia

Abdullah M Surjaya
Ketua DPR Puan Maharani meninjau Pos Penyekatan KM31 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. (Foto MNC Portal).

BEKASI, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunda kedatangan warga negara asing masuk Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sebab, kebijakan pengendalian Covid-19 menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Saya minta pemerintah menunda kedatang WNA hingga jangka waktu tertentu. Dan tidak ada orang dari luar negri yang kemudian datang dengan izin khusus untuk datang ke Indonesia,” kata Puan di Pos Penyekatan KM31 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (12/5/2021).

Puan meninjau Pos Penyekatan KM31 Cikarang Barat bersama rombongan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan pembatasan sampai menjelang menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai batas waktu yang akan ditentukan untuk bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. ”Kita sudah tidak izinkan apakah WNA itu masuk melalui secara regular atau pesawat sewaan,” ujarnya.

Puan mengapresiasi Polri-TNI dan petugas lainnya dalam menjalankan upaya larangan mudik, tetap bisa menjaga protokol kesehatan. 

“Salah satu contohnya adalah kami minta kepada pemerintah, ini yang mewakili pemerintah kementerian dan tentu saja TNI Polri dalam melaksanakan kebijakannya, ada keadilan dalam melaksanakan kebijakan,” ucapnya.

Puan menilai jangan sampai ada pemikiran masyarakat atas rasa ketidakadilan dengan diperbolehkannya warga negara asing (WNA) masuk Indonesia di tengah larangan mudik. Selain itu, pemerintah dalam masa peniadaan mudik ini untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
5 hari lalu

BBM Langka di Bali, Puan Desak Pertamina Tambah Pasokan

13 hari lalu

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Lindungi Pekerja Digital hingga Perketat Outsourcing

13 hari lalu

RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR, Ditargetkan Rampung 15 Desember

13 hari lalu

Kata Puan soal Namanya Ramai Disebut-sebut akan Gantikan Gibran sebagai Wapres

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal