JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dia mengingatkan agar tidak ada satu pun bagian sejarah yang ditutupi atau dihapus.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati, bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/7/2025).
Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi penolakan dari legislator PDIP terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia menekankan, perbedaan pendapat harus tetap dijunjung tinggi dalam proses ini.
"Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai," ujar Puan.