JAKARTA, iNews.id – Ketua DPR Puan Maharani tak meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan seperti yang menjadi target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan berdalih, sampai saat ini DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan RUU itu.
“Iya belum bisa dipastikan (bisa selesai tiga bulan), karena saya nerima surpresnya aja belum,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/12/2019).
Mantan menko PMK itu mengungkapkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap untuk memberikan surpres tersebut dalam bulan ini. Sementara, DPR saja Selasa (17/12/2019) besok sudah mulai penutupan masa sidang. Puan memperkirakan, surpres itu baru bisa dikirim ke DPR pada Januari 2020.
“Jadi kami tunggu nanti Januari terkait dengan UU Perpajakan dan UU Cipta Lapangan Kerja yang akan di-omnibus law ini akan seperti apa,” ujarnya.
Politikus PDIP itu pun enggan menduga apakah pembahasan RUU Omnibus Law ini bisa dilakukan secara cepat atau tidak. Dia hanya menegaskan, sampai saat ini DPR hanya dalam posisi menunggu surpres.
“Karena mengamendemen UU walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kita lakukan. (Jadi) menerima surpres dulu terkait dengan apa yang menjadi Omnibus Law yang diinginkan pemerintah, setelah itu baru saya bisa melakukan mekanisme selanjutnya,” ucapnya.