“Saya lihat banyak kepala daerah bermasalah terkait dengan tender barang dan jasa, kami bisa memperbaiki. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah baik, minimal kami tekan seminimal mungkin korupsi pengadaan barang dan jasa," tuturnya.
Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan bahwa sejauh mana reformis seorang Kepala Daerah bisa dilihat dari kacamata pengadaan barang dan jasa di daerahnya.
"Indikatornya dua. Satu lembaga unit pengadaan yang mandiri, sejauh mana kita lihat ada intervensi-intervensi atau tidak. Yang kedua, menjalankan e-Katalog ini. Jadi yang namanya janji kampanye, kita lihat bagaimana dia mengeksekusi pengadaan," kata Agus.
Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa serta Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis. Selain itu, 10 sekda yang punya anggaran pengadaan terbesar.