Bendahara Negara menjelaskan, dinamika pemindahan dana tersebut merupakan kepatuhan fiskal terhadap pembagian kewenangan dengan otoritas moneter.
“Saya bukan ambil uang tiba-tiba. Saya maunya nambah sebanyak-banyaknya, tapi saya bukan bank sentral. Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter, ya saya ikut. mereka bilang kurangi uang kamu kami akan ganti,” kata Purbaya.
Purbaya menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki kalkulasi matang dalam mengelola instrumen cash management negara. Menurutnya, langkah tersebut murni ditujukan demi menyelaraskan arah kebijakan antarlembaga tinggi negara.
“Jadi bukan saya main-main atau maju mundur nggak ada perhitungan. Tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Waktu itu keputusannya diambil di DPR, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita lebih hati-hati manage uang itu,” tuturnya.
Dia menambahkan, efek domino dari penarikan dana SAL di awal tahun ternyata memicu persoalan likuiditas yang cukup pelik bagi industri perbankan komersial.