Merespons pandangan Fraksi PDIP mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memutakhirkan DTSEN sebagai acuan utama pendistribusian bansos dan subsidi secara presisi, efektif, serta transparan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Terkait aspek kemandirian daerah yang disuarakan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat, pemerintah mengarahkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 agar dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mengurangi ketimpangan antardaerah, sejalan dengan penguatan belanja prioritas lokal.
Menjawab masukan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar, Purbaya menjelaskan bahwa akselerasi penerimaan negara dilakukan tanpa memberatkan iklim bisnis, yakni lewat intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, optimalisasi teknologi integrasi data (Cortex, Ceisa, Simbara), serta diversifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam dan aset publik.
Purbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai Nasdem terhadap usulan defisit anggaran 2,4 persen dari PDB, yang dinilai mencerminkan konsolidasi fiskal yang terukur di tengah dinamika геоpolitik global, fluktuasi harga energi, dan tekanan pasar keuangan.
Pemerintah optimistis dengan ketahanan makro ekonomi nasional, yang tecermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45 persen (ditopang investasi yang tumbuh 6,87 persen serta konsumsi pemerintah yang melonjak 15,97 persen).