Raker dengan Komisi I DPR, Kepala Bakamla: Kami Hanya Miliki 30 Persen Sarana dan Prasarana

Dominique Hilvy Febriani
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan institusinya hanya dilengkapi 30 persen sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan risiko keamanan laut Indonesia. (Foto: Istimewa)

Selain itu di kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan beberapa kegiatan prioritas Bakamla (Badan Keamanan Laut) TA 2022 yang belum terdukung kepada anggota Komisi I DPR. Pada kesempatan itu dia mengatakan pembangunan dermaga ini untuk menyokong Bakamla untuk menjalankan fungsinya sebagai sistem informasi di bidang marintim.

“Izinkan kami menyampaikan beberapa program prioritas yang belum terdukung. Yang pertama pembangunan Dermaga ini sangat kami butuhkan sebagai home base dari kapal kapal kami,” kata Hinsa.

Hinsa berkata, sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud.
Maka dari itu dalam rangka mempertahankan keamanan baik di darat, udara dan laut nusantara dibutuhkan armada untuk menunjang patroli.

“Yang kedua pesawat udara patroli kemudian kapal patroli ukuran 60 dan 80 serta anggaran operasional di laut dan di udara,” ujarnya.

Hinsa berpendapat, diperlukan dukungan Integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan infomasi tersebut.

"Yang terakhir adalah integrasi sistem informasi keamanan laut sebagaimana diamanatkan oleh undang undang,” ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
9 jam lalu

DPR Optimistis 2026 jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

Nasional
1 hari lalu

16 Lansia Tewas karena Kebakaran, DPR Minta Evaluasi Seluruh Panti Jompo

Nasional
9 hari lalu

Komisi VIII DPR dan Menhaj Gelar Rapat Tertutup, Bahas Apa?

Nasional
11 hari lalu

Kepala Daerah Sering Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Mahal

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal